Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone

123

PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN

(1) Dinas Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
(2) Dinas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
b.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
d.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas

(1)Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
(2)Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Ketenagakerjaan;
b.pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Ketenagakerjaan dan memberikan pelayanan adminsitrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Ketenagakerjaan;
c.penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
d.penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
e.penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
f.pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
g.penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
h.pelaksanaan pembinaan staf; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :
a.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
b.melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan;
c.melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan;
d.melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan;
e.melaksanakan peyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
f.melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
g.menyiapkan rencana umum pengadaan;
h.membuat rencana kerja tahunan; dan
i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :
a.menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
c.mengatur dan menjalankan adminsitrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d.mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
e.membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlaku;
f.membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
g.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :
a.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
b.menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
c.menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;
d.membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
e.melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;
f.melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
g.menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
h.melaksanakan pembinaan staf; dan
i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Bidang Pembinaan dan Kompetensi Tenaga Kerja:
(1)Bidang Pembinaan dan Kompetensi Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kompetensi Tenaga Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
(2)Bidang Pembinaan dan Kompetensi Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a.penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pelatihan kerja dan bimbingan lembaga pelatihan;
b.penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemasaran, fasilitas pelatihan, hasil lulusan pelatihan;
c.penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian izin dan pengawasan lembaga latihan kerja swasta;
d.penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian layanan informasi pelatihan tenaga kerja;
e.pengelolaan administrasi urusan tertentu;
f.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Pelatihan dipimpin oleh Kepala Seksi kelembagaan dan kerja sama pelatihan yang mempunyai tugas :
a.mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
b.merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
c.menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
d.merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
e.memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
f.mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
g.menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;
h.menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
i.menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja; dan
j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kompetensi Tenaga Kerja terkait tugasnya.

Seksi Pembinaan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kerja yang mempunyai tugas :
a.menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
b.menyiapkan pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan kerja;
c.membuat laporan pemantuan dan evaluasi monitoring lulusan pelaksanaan pelatihan kerja; dan
d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kompetensi Tenaga Kerja terkait tugasnya.

Seksi Standarisasi, Sertifikasi dan Akreditasi dipimpin oleh Kepala Seksi Standarisasi, Sertifikasi dan Akreditasi yang mempunyai tugas :
a.menyiapkan bahan analisis kebutuhan sertifikasi bagi peserta pelatihan dan tenaga kerja;
b.merencanakan kegiatan fasilitasi sertifikasi untuk peserta pelatihan dan tenaga kerja sesuai kebutuhan;
c.merumuskan penyelenggaraan fasilitasi asesmen terkait calon peserta, assesor, tempat untuk kerja, sarana dan prasarana, materi uji, pembiayaan dan standar kompetensi kerja nasional yang digunakan bersama lembaga sertifikasi profesi untuk penerbitan sertifikat kompetensi;
d.memantau dan melakukan evalusi atas penyelenggaraan asesmen;
e.menyusun bahan pelaporan pelaksanaan sertifikasi bagi peserta pelatihan dan tenaga kerja; dan
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kompetensi Tenaga Kerja terkait tugasnya.

Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas:
(1)Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dan pengembangan produktivitas tenaga kerja dititngkat kabupaten/kota.

(2)Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang informasi pasar kerja dalam dan luar negeri;
b.penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar kerja dalam dan luar negeri;
c.penyebaluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
d.pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
e.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produktivitas;
f.pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota;
g.penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dan pemantauan tingkat produktivitas; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Informasi Pasar Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja yang mempunyai tugas :
a.melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja pada seksi informasi pasar kerja;
b.menghimpun, mengelolah penyebaran informasi pasar kerja;
c.merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
d.mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
e.merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja; dan
f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas terkait tugasnya.

Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang mempunyai tugas :
a.melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja pada Seksi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
b.membuat rencana penyuluhan dan penerapan produktivitas tenaga kerja;
c.menyiapkan promosi peningkatan produktivitas tenaga kerja;
d.menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas;
e.menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
f.melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas; dan
g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas terkait tugasnya.

Seksi Standardisasi produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi Standarisasi produktivitas Tenaga Kerja yang mempunyai tugas :
a.menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;
b.menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas;
c.merencanakan pemantauan tingkat produktivitas; dan
d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas terkait tugasnya.

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja:
(1)Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan koordinasi pelayanan tenaga kerja luar negeri.
(2)Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a.pengoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
b.pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja pada masyarakat;
c.pengoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
d.penerbitan rekomendasi izin pendirian kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
e.promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
f.pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;
g.pengoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar Negeri;
h.pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
i.pelaksanaan Koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
j.pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
k.pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;
l.pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah/kota; dan
m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja yang mempunyai tugas :
a.merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
b.merencanakan penyedian sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
c.menerbitkan SPP, AKL dan AKAD dalam skala kabupaten;
d.menerbitkan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PJTKI dalam wilayah kabupaten.
e.merencanakan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
f.menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
g.menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga peenempatan tenaga kerja swasta;
h.menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
i.menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
j.memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA; dan
k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja terkait tugasnya.

Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja yang mempunyai tugas :
a.merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
b.menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan kepulangan serta sarana dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
d.menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan kepulangan serta sarana dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
e.memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan melakanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
f.merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
g.menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
h.merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan penandatangan perjanjian kerja;
i.menyiapkan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
j.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
k.menyusun kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
l.menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan kepulanagan TKI;
m.memantau mengevalulasi pelayanan pemulanagam dan kepulanagan TKI;
n.menyiapkan sumber daya manusia untuk pemberdayaan TKI purna;
o.menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI purna;
p.memantau dan mengevaluasi pemberdayaan TKI Purna; dan
q.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja terkait tugasnya.

Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja yang mempunyai tugas :
a.merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
b.merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
c.membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; dan
d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja terkait tugasnya.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial :
(1)Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yang mempunyai tugas melakukan pelayanan pembinaan dan sosialisasi peraturan perusahaan dan perjanjian kerja, melaksanakan mediasi terhadap perselisihan mogok kerja dan penutupan perusahaan serta membina kelembagaan dalam pengupahan ketenagakerjaan.
(2)Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a.verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
b.pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten/kota;
c.pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
d.pengoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
e.pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
f.pengoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Norma dan Syarat-Syarat Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi Seksi Norma dan Syarat-Syarat Kerja yang mempunyai tugas :
a.melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja pada Seksi Persyaratan Kerja;
b.menjelaskan pentingnya pelaksanaan Hubungan Industrial di perusahaan melalui sarana Hubungan Industrial;
c.melakukan pembinaan melalui Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan Perusahaan (PP), Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Koperasi Karyawan;
d.menyebarluaskan pelaksanaan pengupahan dan Jaminan Sosial, serta Pembinaan dan Pembentukan Koperasi Karyawan dan Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan;
e.melakukan pembinaan dan Izin Operasional perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (peraturan Out Shorching) dan penyebarluasan informasi Perlindungan Jaminan Kecelakaan di luar jam kerja melalui asuransi;
f.memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada atasan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Seksi Persyaratan Kerja sebagai bahan masukan dan membuat laporan kegiatan setiap bulan, triwulan dan tahunan;
g.melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
h.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial terkait tugasnya.

Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :
a.melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja pada Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial TenagaKerja;
b.memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam badan-badan swasta yang mengelola jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja agar membentuk jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja;
c.melakukan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja;
d.membuat laporan atas kegiatan di bidang tugasnya;
e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial terkait tugasnya.

Seksi Pembinaan Norma dan Penyelesian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas :
a.melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja pada Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
b.menyusun langkah kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan rencana kerja kegiatan Dinas Tenaga Kerja sebagai pedoman kerja;
c.menerima pengaduan masalah ketenagakerjaan, baik dari pekerja, pengusaha dan dari masyarakat;
d.memperantarai/memediasi dengan baik kasus-kasus ketenagakerjaan berdasarkan mekanisme peraturan ketenagakerjaan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan;
e.melaksanakan pembinaan dan pembentukan LKS Bipartite di perusahaan dan mempersiapkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan persidangan anggota LKS Tripartite;
f.melaksanakan pembinaan dan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh sesuai ketentuan yang berlaku;
g.membuat laporan baik bulan, triwulan dan tahunan atau sesuai permintaan;
h.membuat laporan atas kegiatan di bidang tugasnya; dan
i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial terkait tugasnya.

UPT Dinas

(1)UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang teknis yang diurusi.
(2)Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Dinas Ketenagakerjaan.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIKAN